IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN NAMA LAUT NATUNA UTARA TERHADAP ZONA EKOMONI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Rizky Hidayatullah, Chomariyah Chomariyah, Dita Birahayu

Abstract


Indonesia changes the name of the sea in its Exclusive Economic Zone, which initially changed the name of the South China Sea to North Natuna Sea. The change in the name of the North Natuna Sea in Indonesia was protested by the Chinese government, given the abundant natural resources that made other countries especially China want to seize this region. Not only that, the North Natuna Sea is also one of the legal conflicts. The Indonesian government must increase awareness in terms of security and national defense in protecting sovereignty, especially in the North Natuna Sea. This study uses a normative juridical method and uses a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach in this case literature study of library materials so that it can be called library legal research. The impact of the change in the name of the North Natuna Sea internally, the change in the map of Indonesia in the North Natuna Sea because this change can be implemented without external parties. External impact, Indonesia received recognition from other countries that the name of the Indonesian sea has changed its name. And efforts made by Indonesia to secure the stability of the North Natuna Sea.

Keywords


North Natuna Sea; Changed Ocean’s Name; Juridical Implication

Full Text:

PDF

References


Buku:

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.

Subagyo, P. Joko, Hukum Laut Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

Parthiana, Wayan I, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2014.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Tim Alumni, Cetakan Ke 5, 2015.

Rizki, Rudi M, Wahyuni Bahar, Komar Kantaatmadja dan Etty R. Agoes, dalam buku Albert W. Koers, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan, Gadjah Mada University Press, Cetakan Kedua, 1994.

Yanto, Nur, Memahami Hukum Laut Indonesia, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014.

Aturan Hukum

Hukum Nasional:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319 Tahun 1985

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial

Ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 288 Tahun 1968 tentang Pengesahan International Hidrographic Organization

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Di Laut Natuna, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3768.

Hukum Internasional:

The 1945 Charter of the United Nations

The 1982 United Nations Conventions on the Law of the Sea

Internet:

Ricky, Buku Kebudayaan Cagar Budaya Kab.Natuna, Empat Kekayaan di Natuna yang Penting Bagi Indonesia, http://wartakepri.co.id/2016/07/08/empat-kekayaan-di-natuna-yang-penting-bagi-Indonesia/

Kabupaten Natuna, http://natunakab.go.id/kondisi-geografis-kabupaten-natuna/

Karya Ilmiah:

Ernest Nasarius, Putusan PCA (Permanent Court of Arbitration) tentang Konflik Laut Cina Selatan terhadap Wilayah Pengelolaan Perikanan di Laut Natuna, 2016.

Marsetio, Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh, Jakarta, 2013.

Salim, Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia Dikawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan, Kasubdit Kerjasama Pusat Pengkajian Maritim, Seskoal




DOI: http://dx.doi.org/10.30649/phj.v1i1.133

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Perspektif Hukum

The Journal is published by The Faculty of Law - Hang Tuah University

©All right reserved 2016. Perspektif Hukum, ISSN: 1411-9536, e-ISSN: 2460-3406

 

View My Visitor Stats