PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIVONIS PIDANA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Sari Dewi

Abstract


Abstract : Civil servants are required to be obedient and obedient to the applicable invitation rules. Without prejudice to the provisions in the written-invitation rules, a civil servant who is convicted of a criminal sentence and must process employment regulations. There were 12 civil servants in Mentawai Islands District who were sentenced to different cases, but not all were disciplined. The imposition of disciplinary punishment on civil servants convicted was carried out by the Regent of Mentawai Islands based on recommendations from MPP. Of the 12 civil servants who were convicted, only 5 civil servants were sentenced to discipline.The legal consequences of the status of civil servants who are not sentenced are still active and receiving a full salary. This condition led to the payment of salaries of civil servants who were convicted not in accordance with the provisions. For officials related to Prince PNS, there are no further provisions that are not related to education policy, so as to enable the Mentawai Islands District government to make regional regulations and adjust MPP institutions and improve competencies, there must be a process needed so that every civil servant convicted certainty of employment status.


Keywords


Keywords: Disciplinary Punishment, Civil Servants, and Criminal

Full Text:

PDF

References


Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum UII dan Gama Media, Yogyakarta, 1999

Bambang Rudito, dkk, Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi, Kencana, Jakarta, 2016.

D.A. Sumantri, Sekitar Catatan Hukum Administrasi Kepegawaian, IND-HILL-CO, Jakarta, 1988

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Miftah Thoha, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus (Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law), Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001

------, Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005

Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003

------, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Soegeng Prijodarminto, Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara, Cetakan Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,1993

Soerjono Soekanto, Sosiologi, Suatu Pengantar, Rajawali Pres, Bandung, 1996

------, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Tim Suara Pembaruan, Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah




DOI: http://dx.doi.org/10.30649/phj.v1i1.138

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Perspektif Hukum

The Journal is published by The Faculty of Law - Hang Tuah University

©All right reserved 2016. Perspektif Hukum, ISSN: 1411-9536, e-ISSN: 2460-3406

 

View My Visitor Stats