STATUS HUKUM PEKERJA YANG DIANGKAT MENJADI ANGGOTA DIREKSI PADA PERSEROAN TERBATAS TANPA ADANYA PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA

Bima Nuranda, Anita Afriana, Holyness N Singadimedja

Abstract


The appointment of a director in a Limited Liability Company can be chosen from its own workers. In reality, this raises a legal problem when the worker appointed to the Board of Directors is dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS), while the termination has been regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, but when workers appointed as members of the board of directors do not accept such dismissals, the aforementioned directors choose to submit the fulfillment of their workers’ rights as stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment. From this problem, it can be inferred that there is a lack of clarity regarding the legal status of a worker who is appointed as a board of directors through GMS and the legal consequences when the worker appointed as director is dismissed.

Keywords


Appointment, Dismissal, Legal Status, Legal Consequences

Full Text:

PDF

References


Buku:

Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, Jakarta: PT Indeks, 2011.

Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Wakaf, Bandung: Alumni, 1986.

Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

G. Kartasapoetra, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Bandung: Amico, 1985.

HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Hukum Dagang (Cet 14), Jakarta: Djambatan, 2007.

HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan, Jakarta: Djambatan, 2007.

Rudhi Prasetya, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Lain-Lain:

Wawancara

Agus Mulya Karsona, 2019, “Status Hukum Pekerja Yang Diangkat Menjadi Anggtoa Direksi”, Hasil Wawancara Pribadi: 28 Februari 2019, Universitas Padjadjaran

Purwanto, 2019, “Permasalahan Pengangkatan Pekerja Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi”, Hasil Wawancara Pribadi: 29 Maret 2019, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat

Tri Yuni Wanto, 2019, “Ruang Lingkup Pekerja Yang Diangkat Menjadi Anggota Direksi”, Hasil Wawancara Pribadi: 18 Maret 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

Jurnal

M. Yahya Harahap, “Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the Corporate Veil”, Jakarta: Juirnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No. 3, 2007.

Nindyo Pramono, “Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jakarta: Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Vol. 5, No. 3, 2007.

Data Elektronik

Astara, “Posisi RUPS Pada Perseroan Terbatas”, Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia, https://www.pphbi.com/2016/12/23/posisi-rups-pada-perseroan-terbatas/, Diakses pada 04 April 2019.

Bimo Prasetio, 2013, “Strategi Hukum Mengangkat Karyawan Menjadi Direktur”, Strategi Hukum, http://www.strategihukum.net/strategi-hukum-mengangkat-karyawan-menjadi-direktur, Diakses pada 07 November 2018.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, “Penjelasan Status Hukum Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas”, http://kemnaker.go.id/faq#a-35, Diakses pada 04 April 2019.




DOI: http://dx.doi.org/10.30649/phj.v19i1.189

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Perspektif Hukum

The Journal is published by The Faculty of Law - Hang Tuah University

©All right reserved 2016. Perspektif Hukum, ISSN: 1411-9536, e-ISSN: 2460-3406

 

View My Visitor Stats