IMPLEMENTASI MEKANISME SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA DAERAH DENGAN LATAR BELAKANG LETAK GEOGRAFIS WILAYAH KEPULAUAN (Studi Perpajakan di Propinsi Maluku)

Heillen M. Y. Tita

Abstract


Karakteristik dari Propinsi Maluku, yang merupakan wilayah geografis latar belakang pulau, sangat berpengaruh terhadap sejarah perkembangan perpajakan nasional. Pelaksanaan sistem self assessment sebagai mekanisme pemungutan pajak adalah salah satu dari banyak pengaruh yang ada di sektor perpajakan; perpajakan tersebut dapat ditemukan di Propinsi Maluku. Untuk pemahaman yang lebih baik, tulisan ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem self assessment di Propinsi Maluku yang memiliki latar belakang wilayah geografis kepulauan. Secara umum, sistem self assessment sebagai mekanisme pemungutan PPh dalam implementasinya di Propinsi Maluku belum dapat diterapkan secara murni, sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan nasional yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, Wajib Pajak terpaksa melakukan kewajiban perpajakannya dengan mekanisme sistem official assessment. Semangat kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan aktifitas perpajakan serta tujuan untuk menciptakan keseragaman bagi perpajakan nasional terkendala faktor SDM, waktu, biaya dan kebijakan KPP yang dipengaruhi oleh latar belakang letak geografis wilayah kepulauan. Selain itu, koordinasi Kanwil DJP yang terjadi antar Propinsi membuka peluang bagi masalah perpajakan di Maluku, yang membutuhkan keseriusan dan tanggung jawab penuh dari pihak DJP dalam proses penyelesaiannya.

Keywords


implementasi; sistem self assessment; wilayah kepulauan

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30649/phj.v14i2.38

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Perspektif Hukum

The Journal is published by The Faculty of Law - Hang Tuah University

©All right reserved 2016. Perspektif Hukum, ISSN: 1411-9536, e-ISSN: 2460-3406

 

View My Visitor Stats