KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Budi Pramono

Abstract


Kejahatan yang termasuk extra ordinary crime adalah kejahatan pencucian uang (money laundering) dapat mengancam stabilitas dan integritas perekonomian suatu negara yang merusak sendi­-sendi negara. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh TNI aktif. Untuk proses hukum terhadap anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana berada dalam penyidikan militer sebagaimana di atur dalam pasa124 ayat 2 UUD 1945 dan UU 110.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo. UU no.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Pada kasus prajurit TNI aktif melakukan tindak pidana korupsi hingga saat ini aturan hukumnya belum ada sehingga dalam rangka mengisi kekosongan hukum maka dapat digunakan ketentuan dalam UU peradilan militer.

Keywords


kejahatan; peradilan militer; pencucian uang; TNI aktif

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30649/phj.v13i1.49

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Perspektif Hukum

The Journal is published by The Faculty of Law - Hang Tuah University

©All right reserved 2016. Perspektif Hukum, ISSN: 1411-9536, e-ISSN: 2460-3406

 

View My Visitor Stats