PEMODELAN PENGETAHUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI AKTA OTENTIK DI INDONESIA BERBASIS OWL

Yana Indawati, Doddy Ridwandono, Mohammad Irwan Afandi

Abstract


Semenjak tahun 1961, secara de facto ada dikenal suatu lembaga dengan sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT. Namun hingga saat ini, tidak pernah ada, tidak pernah dibuat suatu undang-undang (baca: undang-undang organik) yang dapat dijadikan dasar hukum, guna mengatur jabatan PPAT, demikian pula peraturan berupa undang-undang yang mengatur akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan PPAT. Terkecuali peraturan di bawah undang-undang, yaitu peringkat Peraturan Pemerintah (PP). Muncul pertanyaan, apakah akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik, apakah PPAT adalah Pejabat Umum, apakah Notaris masih berhak untuk membuat Akta dalam bidang pertanahan.

Dalam penelitian ini dibuat suatu pemodelan peraturan Perundangan pada peraturan yang berkaitan dengan akta dengan menggunakan OWL. Pemodelan yang dibuat mengambil studi kasus permasalahan seperti yang dijelaskan pada paragraf pertama. Pemodelan yang dibuat tidak ditujukan untuk membuat suatu justifikasi, akan tetapi berusaha membuat suatu model yang dapat digunakan ulang untuk menampung konsep yang berbeda. Bahasa yang digunakan adalah OWL2 dengan alat bantu Protege 4.2. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa OWL dapat menampung konsep pengetahuan dari Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur masalah pembuatan akta. Konsep yang terdepat dalam model yang dihasilkan dapat dirubah sesuai dengan interpretasi terhadap aturan yang ada.


Keywords


hukum; ontology; semantic web; pemodelan pengetahuan; kecerdasan buatan

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30649/phj.v13i1.50

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Perspektif Hukum

The Journal is published by The Faculty of Law - Hang Tuah University

©All right reserved 2016. Perspektif Hukum, ISSN: 1411-9536, e-ISSN: 2460-3406

 

View My Visitor Stats