KEABSAHAN JUAL BELI ATAS OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH BANK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI MEKANISME LELANG

Anjel Ria Meilivia Kanter, Moch Bakri, Imam Koeswahyono

Abstract


The Sale and Purchase of the mortgage lending object is intended to pay off the loan from the debtor. Based on the background, then as for the formulation of the problem of writing is a. How does the validity of the sale and purchase of the object of guarantee of mortgage rights by the bank conducted without through the auction mechanism? b. What are the legal consequences for the sale and purchase of the mortgage guarantee object by the bank which is conducted without the auction mechanism? The research method used is normative juridical research with approach approaches statute approach, conceptual approach, case approach (Case Approach). The result of this research is the Sale and Purchase of the object of mortgage guarantee which is done under the hand and without the debtor's consent is a unlawful act where the sale and purchase of the mortgage security object is contrary to the provisions set forth in Article 6 and Article 20 of Law no. 4 Year 1996 Concerning the Rights of Consumers therefore the sale and purchase of a guarantee maternity guarantee is null and void or it is deemed that there has never been any sale. Furthermore, the Sale and Purchase of the underwriting object under the hand is contrary to Article 20 paragraph 1 (one), paragraph 2 (two), and paragraph 3 (three) of Law no. 4 of 1996 Concerning the Deposit Rights shall have legal consequences for the Creditor as the seller and PPAT as the Officer making the Sale and Purchase Certificate as well as for the Buyer who has good trade


Keywords


Validity of Sale and Purchase; Guarantee of Mortgage; Auction.

Full Text:

PDF

References


A. Qirom Meliala, 1985. Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty.

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Chatamarrasjid, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Ch. Gatot Wardoyo, 2010. Dalam Tulis Sekitar Klausula-Klausula Perjanjian Kredit

Djuhaendah Hasan, 1996, Lembaga Jaminan Kebedaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Dominikus Rato, 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Gatot Supramono, 1996. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta : Djambatan.

Hartono Supratikno, 1982, Aneka Perjanjian Jual Beli, Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hilman Hadikusuma, 1994, Hukum Perjanjian Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah,2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.

Imam Sudiyat, 1978, Hukum Adat Sketsa Asas, Jogyakarta, Liberty.

Iman Soetiknjo, 1987, Proses Terjadinya UUPA, Jogyakarta, Gajah Mada University Press.

Irma Devita Purnamasari, 2012, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan, Cetakan II, Kaifa, Bandung.

J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Kansil, 1997, Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kartini Muljadi (dkk), 2008, Hak Tanggungan, Cetakan ke tiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marhainis Abdul Hay, 1979, Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta; Pradnya Paramita.

M.A Moegni Djojodirdjo,1982, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.

Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global), Bandung, Citra Aditya Bakti.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2005, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Jogyakarta, Pustaka Pelajar.

M.Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Phipilus Mandiri Hadjon, 1994, “Fungsi Normatif Hukum, Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih” dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Surabaya, Fakultas Hukum Airlangga.

Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001, Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

R. Subekti, 1993, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.

R. Subekti, 1997, Hukum Perjanjian, Jakarta : intermasa.

Rachmadi Usman, 1999, Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Jakarta: Djambatan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata : Hukum Benda, Yogyakarta. Liberty.

Soetandyo Wignjosoebroto, 1994, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sjahdeini Remy, 1999, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Bandung, Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Sahat HMT Sinaga,2007. jual beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak, Pustaka Sutra,Bekasi.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Malang, Setara Press

Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Wiryono Prodjodikoro, 1981, Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Perturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Perturan Menteri Keuangan Nomor 106/Pmk.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/Pmk.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/Pmk.06/2010 Tentang Balai Lelang

Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan bagi hukum di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Juli Tahun 1997 Reg.3309K/PDT/1985 Jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1990 Nomor 1726/PDT/1986.




DOI: http://dx.doi.org/10.30649/phj.v17i1.83

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Perspektif Hukum

The Journal is published by The Faculty of Law - Hang Tuah University

©All right reserved 2016. Perspektif Hukum, ISSN: 1411-9536, e-ISSN: 2460-3406

 

View My Visitor Stats