Ratio Legis Kewenangan Diskresioner Kementerian Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)
DOI:
https://doi.org/10.30649/ph.v22i1.102Keywords:
Discretionary Authority, Commercialization, Gotong Royong vaccine, Business Entity/Legal EntityAbstract
Regulation of the Minister of Health the Republic of Indonesia No. 18 of 2021 on Changes to the Regulation of the Minister of Health the Republic of Indonesia No. 10 of 2021 on the Implementation of Vaccination in the Framework of Prevention of Coronavirus Disease Pandemic 2019 (COVID-19) as a reference for the implementation of vaccination programs led to a research analysis on the ratio legis of the regulation of commercialization of gotong royong vaccine for legal entities or business entities. Meanwhile, reviewed based on presidential Regulation No. 14 of 2021 on Changes to Presidential Regulation No. 99 of 2020 on Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the framework of Countering the Corona Virus Disease Pandemic 2019 (COVID-19) does not regulate the commercialization of gotong royong vaccine for legal entities or business entities so that the expansion of authority or discretion is seen from the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021, On the other hand, ministerial decisions that are beschikking / decree are reviewed based on the method of the legislative approach and the concept approach has exceeded the above regulations. The result of this study is that the ratio of legis to support the acceleration of pandemic response and the implementation of vaccination in the scope of force Majeure circumstances is required to assist legal entities, or business entities where it is regulated under the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia interpreted in Presidential Regulation 99 of 2020 Article 17 paragraph (1) letter b included in other sources of legitimate vaccine procurement funding.
Downloads
References
Ferina, Belly Isnaeni, Eka Martina Wulansari. “Peran Kementerian Kesehatan Dalam Pengendalian Risiko Covid-19 Bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.” Jurnal Lex Specialis 1, no. 1 (2021): 1–9. http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/inde.
Hidayati, Taufika. “Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat.” Focus Hukum Upmi 1 (2020): 110.http://journal.upmi.ac.id/index.php/fhu/article/view/282.
Huda, Ni’matul. “Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 3 (2021):
Rorong, Bherly Adhitya. “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Melakukan Diskresi Dikaji Menurut UU No. 30 Tahun 2014.” Lex Administratum 8, no. 1 (2020):
Yuhdi, Mohammad. “Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaran Pemerintahan.” Likhitaprajna Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan 15, no. 1 (2013):
Zaman, Muhamad Nafi Uz, Retno Saraswati, and Ratna Herawati. “Analisis Dan Evaluasi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Diponegoro Law Journal 9, no. 2 (2020):
Maria, Farida. Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang-Undangan. Jakarta, 2008.
RI, Kemenkes. “Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 30 Desember 2021).” Https://Covid19.Go.Id/Berita/Data-Vaksinasi-Covid-19-Update-30-Desember-2021.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916).
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398).
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2021).
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 592)
Downloads
Published
How to Cite
License
Copyright (c) 2022 Perspektif Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.