Administrative Law

All Items

• 

  Sanksi Administratif sebagai Primum Remidium Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut: Efek Jera atau Negosiasi Administrative Sanctions as a Primary Remedy for Violations in Marine Space Utilization: A Deterrent Effect or Negotiation

  Saiful Anam, Yudhi Priyo Amboro, Rina Shahriyani Shahrullah

  35-65
• 

  Resolution of Disputes Regarding the Election of Village Head in Villages in Pringgasela District, East Lombok Regency Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur

  Rachman Maulana Kafrawi, Sarkawi, M. Saleh , HA Khair , Antonino Pedro Marsal

  20-34
• 

  Urgensi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Urgency of Malinau Regency Regional Regulation on Placement and Protection of Local Labor

  Evi Agreta Evi, Syafruddin, Aditia Syaprillah Adit

  1-19

• Hubungan Hukum Kemitraan antara Driver Online dengan Penyedia Layanan

  Anton Cahyono, Indra Fredika Kusuma, Hendro Haryo Kusumo

  317-331

• Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

  Riska Ari Amalia, Ashari Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, Agung Setiawan

  195-215

• Heritage Conservation in Indonesia: Policy Review

  Lunariana Lubis, Bintoro Wardiyanto, Erna Setijaningrum

  129-146

• Kajian Hukum atas Penelantaran Aset Daerah untuk Kepentingan Investasi oleh Pihak Ketiga

  Khairus Febryan Fitrahady, Budi Sutrisno, Ahmad Zuhairi

  286-307

• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan Terdampak Pandemi Covid-19

  Mokh. Thoif

  265-285

• Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional

  Deyola Agasie, Rahmi Zubaedah

  215-239

• Ratio Legis Kewenangan Diskresioner Kementerian Kesehatan Terkait Regulasi Komersialisasi Vaksin Gotong Royong Corona Virus Disease- 2019 (COVID-19)

  Dewi Nawang Wulan, Devi Ayunda Rahma, Abdul Ghofur, Benny Djudjuren Tarigan

  53-79

• Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

  Novi Eka Kusuma Putri, Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori

  29-52

• Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19

  M Almudawar, Ichsanoodin Mufty Muthahari

  291-305

• Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

  Mohammad Zamroni, Rachman Maulana Kafrawi

  235-256

• Perluasan Kewenangan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

  Hananto Widodo

  198-219

• Reformasi Struktur Parlemen, Langkah Penguatan DPD

  Bambang Ariyanto

  130-155

• Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya OSS

  Santhy Ainun Adrianty, Lydia Goutama, Nadya Rizky Nakayo

  250-262

• Pengaturan Hukum Mengenai Kedudukan Keputusan yang Dimohonkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara

  Yogi Pratama, Muhammad Irsyad Tirtasah, Yarni Nikita Ahmady, Ardoyo Wardhana

  167-181

• Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Divonis Pidana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

  Sari Dewi

  129-156

• Aspek Legalitas dalam Perlindungan Hukum Paten di Indonesia

  Suwardi

  157-174

• Kajian Socio Legal Pengaturan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

  Saru Arifin

  93-128

• Pembentukan Hukum dan Perlakuan Khusus Wilayah Provinsi Kepulauan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

  Zainuri

  76-92

• Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

  King Faisal Sulaiman

  167-185

• Solusi Hukum Mengatasi Masalah Menumpuknya Perkara di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI (Usulan Perubahan Kelima UUD RI Tahun 1945)

  Lufsiana

  90-100