Kontradiksi Aturan Pemulasaraan Jenazah di Indonesia

Authors

  • Nabil Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah
  • Bambang Sukoco Universitas Trisakti

DOI:

https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.124

Keywords:

Legality of Practice, Retrieval of Bodies, Implementing Personnel

Abstract

The Regulation of the Indonesian Medical Council on Educational Standards for Forensic and Medicolegal Specialists states that the burial of corpses includes level 3 competence, namely carrying out supervision. Meanwhile, in the Government Regulation concerning the Implementation of the Hospital Sector, it is stated that for the relocation of corpses services are given to non-health workers. Based on this, the author wishes to examine the legal basis, authority, and responsibility for the negligence of the funeral service. This study used a method in the field of law in a juridical normative with statute approach. This study aims to determine the rules relating to funeral services that are not in accordance with the principles and hierarchy of laws and regulations and cause confusion for forensic and medicolegal specialists in practicing and for law enforcement will cause a problem regarding the complexity of assessing the element of error in negligence. funeral practices.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Backy Krisnayuda, 2016. Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta:Kencana.

Hadjon. Philipus M. dkk, 2010. Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas Trisakti, Jakarta.

Henky, Dkk, 2017. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Buku Panduan Belajar Koas, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.

Ridwan, HR, 2011. Hukum Administrasi Negara, Depok. Cetakan ke-6.

Sadjijono, 2011. Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang, Yogyakarta.

Setyaningrum, Dkk, 2014. Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan Non Keperawatan Di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sutarno, 2014. Hukum Kesehatan Eutanasia,Keadilan Dan Hukum Positif di Indonesia.Malang : Setara Press.

Susanti, D.I,2019. Penafsiran hukum teori & Metode,Jakrta : Sinar Grafika.

L Djai Yen, Y Yosephine, E Ameilia Dewi, Dkk, Tinjauan Aspek Bioetika Terhadap Pemulasaraan Jenazah COVID-19 di Indonesia, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 5 No. 2 2021, https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7150.

T Hidayat, R Susanti, A Citra dkk, “Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis Dalam Pemulasaraan Jenazah Covid-19”, Buletin Ilmiah Nagari Membangun, Vol. 4 No. 1 2021.

Lestari,N, 2001. Masalah Malpraktek Etika Dalam Praktek Dokter (Jejaring Bioetika dan Humaniora), Malang, dalam kumpulan makalah seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran, RSUD dr. Syaiful Anwar Malang.

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik & Medikolegal, 2019. Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Jakarta.

WHO, Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Situation Report, Emergency Situational Updates, 94 (23 April 2020), baca juga Subandi Sardjoko (ed), Proyeksi Covid-19 di Indonesia, BAPPENAS, Jakarta, 2021,

Widodo Tresno Novianto, 2013. Alternative Model Penyelesaian Sengketa Medik diluar Pengadilan Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Pelayanan Kesehatan, Surakarta, Sebelas Maret University Press.

Kompas.com. “Fakta di Balik 4 Petugas Forensik Jadi Tersangka Usai Mandikan Jenazah Wanita Suspek Covid-19. Diakses pada laman. https://regional.kompas.com/read/2021/02/21/08400071/fakta-di-balik-4-petugas-forensik-jadi-tersangka-usai-mandikan-jenazah?page=all. Pada tanggal 23 Juni 2022.

Kompasiana, Jika Dokter Masih Merasa Bukan Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid 19, Diakses pada laman, https://www.kompasiana.com/ pengadilan/5facd4056331224ee8197b52/kolaborasi-pelaku-kesehatan?page=3& page_images=2. Pada tanggal 14 Agustus 2022.

Marzuki. Perawatan Jenazah. Diakses dari http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/ dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.pdf. Diakses pada 14 Agustus 2022.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 184 tahun 2012 Tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan Dan Pemakaman Orang Terlantar.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015

Downloads

Published

2022-10-20

How to Cite

Nabil, & Bambang Sukoco. (2022). Kontradiksi Aturan Pemulasaraan Jenazah di Indonesia. Perspektif Hukum, 22(2), 191–214. https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.124

Issue

VOLUME 22 ISSUE 2; NOVEMBER 2022

Section

Articles

Categories

License

Copyright (c) 2022 All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the licence of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The copyright of each article is retained by the respective author and publishing rights are granted to the Perspektif Hukum journal. This work is under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. The journals' copyright policy has been revised in Volume 22 Issue 2; November 2022 and the same will be displayed in the full text PDF in the next issues.
 
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
 
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
 
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
 
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).