Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)
DOI:
https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16Keywords:
Drugs, Supervision, Government, HealthAbstract
Abstract
Drugs play a very important role in health services because the handling and prevention of various diseases cannot be separated from the treatment with drugs. Therefore, a supervisory role is needed for the Government and the National Agency of Drug and Food Control (NADFC) to always supervise the circulation of counterfeit drugs in the community as a form of prevention. The research method used is normative juridical. The results showed that monitoring the presence of counterfeit drugs had a wide-dimensional and complex problem aspect. In order to reduce the risk as small as possible, it requires a supervisory role by the government and NADFC through regulation and standardization; safety, efficacy and quality assessments through Good Manufacturing Practices (GMP) and medicinal products before being allowed to circulate in Indonesia must obtain a distribution permit, inspection, sampling and laboratory testing of products in circulation as well as warnings to the public supported by law enforcement.
Downloads
References
Mertokusumo, Sudikno. (2008). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Leberty.
Sujamto. (1996). Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia,Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
Hardjosaputra, Purwanto. (2008). Daftar Obat Edisi II. Jakarta: PT. Mulia Purna Jaya Terbit.
Soekanto, Soerjono. (2009). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawalipers.
Komarudian, 1992, Ensiklopedia Manajemen. Jakarta:Bumi Aksara.
Imam Cayono, Marsitiningsih, & Selamat Widodo (2019). Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen. Vol.19 No.2 Agustrus 2019
G. Eka Putra Pratama Arnawa & Ni Ketus. (2018) Pengawasan Terhadap Perusahaan Yang Mengedarkan Obat - Obatan Impor Tanpa Izin Edar, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.6 No. 12 2018
Dini Yulianti dan Anhari Achadi. (2010). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Petugas Terhadap SOP Imunisasi Pada Penanganan Vaksin Campak. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Vol.4 No.4. Februari 2010
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1010/MENKES/per/XI/2008 tentang Registrasi Obat
Downloads
Published
How to Cite
License
Copyright (c) 2021 Perspektif Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.