Analisis Yuridis Pelayanan Radiologi Klinik terhadap Dokter Gigi dan Pasien

Authors

  • Rio Faisal Ariady Universitas Hang Tuah Surabaya
  • Asmuni Universitas Hang Tuah Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.166

Keywords:

Radiology Service, Norms Conflict, Dentist's Legal Responsibilities, Legal Protection

Abstract

Juridically analyze the regulations governing the services of Clinical Radiology for Dentists and Patients. The purpose of this research is to look at the aspects of Norms Conflict, Legal Responsibilities, and also legal protection for related legal subjects. The research method used is normative law, namely document studies with a statutory approach and a conceptual approach. This research aims to determine the norms in the Regulation of the Minister of Health which regulates related to Radiology Services are contrary to the norms in the laws and regulations that regulate the competence of a dentist as well as those that regulate the rights of patients. The use of principle of legal conflict lex superior derogate legi Inferiore is used because the regulation of the authority of dentists has been explicitly regulated in the Act where the hierarchy in the legislation has a higher position than the Regulation of the Minister of Health. So that the dentist in terms of responsibility for clinical radiology services still adheres to the law that regulates the competence of dentists. In terms of protecting dentists or patients, it can be taken through preventive and repressive legal protection.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anggara, Sahya. 2018. Hukum Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.

Fachruddin, Irfan. (2004). Pengawasan Peradilan Adminisrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Alumni.

Garg N, Garg A. Textbook of Endodontics. 3rd ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publisher; 2014.

Hadjon, Philipus M, dkk., (2011). Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV, Disertasi, Fakultasi Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990

Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006.

J.R. Lucas, Responsibility,1993, 5 et seq, Clarendon Press, Oxford

Kelsen, Hans. 1991. General Theory of Norms, translated by Michael Hartney. Oxford: Clarendon Press.

Manan, Bagir. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Trachtman Joel P.. 2013. The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win. South Carolina: Createspace Independent Publishing

Waluyo, Bambang. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Andryan, A. “Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18 No. 3, 2018.

Haryanti,. D Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2 No 2, 2015.

Irfani, Nurfaqih. 2020. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaanya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 3 – September.

Mauli Dian, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien”, Jurnal Cepalo, 2 (1), 2018.

Pranoto, E. (2019), “Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara”, Jurnal Spektrum Hukum, 16(2).

Simanjuntak, E. “Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI”. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2 No. 3, 2018.

Sridhara A, Konde S, Noojadi SR, Kumar NC, Belludi AC, “Comparative Evaluation of Intraoral and Extraoral Periapical Radiographic Techniques in Determination of Working Length: An In Vivo Study”, Int J Clin Pediatr Dent,13(3) 2020.

Toppo S. “Distribusi Pemakaian Radiografi Periapikal dan Radiografi Panoramik pada Pasien Impaksi Molar Ketiga Rahang Bawah di Kota Makassar”, J Dentomaxillofacial Sci, 11(2), 2012.

Usfunan Virginia. “Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang,” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8, 2020.Depan”. Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan, volume 5, nomor 2.

IKARGI:https://ikargi.or.id/direktori-anggota/. Diakses Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 22.00

“IDI: Permenkes Radiologi Klinik Meresahkan” https://www.beritasatu.com/kesehatan/685839/idi-permenkes-radiologi-klinik-meresahkan. Diakses 22 Februari 2022. Pukul 21.00

Hukumonline.com , kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan, diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174 , diakses tanggal 27 Mei 2022 Pukul 15.00

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1058.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia

Downloads

Published

2022-10-28

How to Cite

Faisal Ariady, R., & Asmuni, A. (2022). Analisis Yuridis Pelayanan Radiologi Klinik terhadap Dokter Gigi dan Pasien. Perspektif Hukum, 22(2), 240–264. https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.166

Issue

Section

Articles

Categories