Kajian Hukum atas Penelantaran Aset Daerah untuk Kepentingan Investasi oleh Pihak Ketiga

Authors

  • Khairus Febryan Fitrahady Fakultas Hukum Universitas Mataram
  • Budi Sutrisno Fakultas Hukum Universitas Mataram
  • Ahmad Zuhairi Fakultas Hukum Universitas Mataram

DOI:

https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.169

Keywords:

Local Assets, Investment, Local Goverment

Abstract

This research is to examine the protection and legal standing of the local government for abandoning regional assets for investment purposes by third parties or investors. The research method used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Based on the results of the study that the utilization of regional assets for investment purposes must be maximized by investors, these assets are important for increasing regional original income by local governments. Regional governments have the authority and strategic position to decisively terminate contracts with investors who have clearly failed to utilize regional assets for investment purposes. With the principle of exeptio non admplenti contractus, the regional government can terminate the contract unilaterally to investors who do not first fulfill the achievements as promised.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Miru, Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008)

Bagir Manan. Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian. Fakultas Hukum UNILA. Bandar Lampung. 1996

Djohari Santoso dan Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, FH UII, Yogyakarta, 1983

Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Salim Hs, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku kesatu, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

Siti Annisah & Lucky Suryo Wicaksono, Hukum Investasi, FH UII Press, Yogyakarta, 2017

Suparji, Pokok-Pokok Penanaman Modal, UAI Press, Jakarta, 2016

Aria L. Buana, dkk, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015”, Jurnal Ekonomi Pertahanan, Volume 4 Nomor 2, Februari Tahun 2018

Deviana Yuanitasari & Hazar Kusmayanti, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 3 Nomor 2, Januari 2020

Fernando Samuel Korua, dkk, “Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Tenaga Kerja Sebagai Intervening Variabel Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2013”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 01 Tahun 2016

Grandnaldo Yohanes Tindangen, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 entang Penanaman Modal”, Jurnal Lex Administratum, Volume. IV/No. 2, 2016

I Gusti Ayu Andara Yadnya Sangaswary dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Jual Beli Saham Melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1, Januari 2022

Lalu Wira Pria Suhartana, “Investasi Pemerintah Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 10 Issue 1, April 2022

Subadi dan Tiara Oliviarizki T, “Perkembangan Konsep atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi Di Daerah”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30. No. 1

Tjip Ismail, “Implementasi Otonomi Daerah Terhadap Paradigma Pajak Daerah di Indonesia”, Ringkasan Desertasi, Program Doktor Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2005

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online https://kbbi.web.id/perlindungan,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Downloads

Published

2022-11-29

How to Cite

Febryan Fitrahady, K., Sutrisno, B., & Zuhairi, A. (2022). Kajian Hukum atas Penelantaran Aset Daerah untuk Kepentingan Investasi oleh Pihak Ketiga. Perspektif Hukum, 22(2), 286–307. https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.169