Diferensiasi Hukum bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia dengan Singapura)

Penulis

  • Lana Aulia Afiftania Universitas Airlangga
  • Nanik Mahmudah Universitas Airlangga
  • Fauziah Herman Putri Universitas Airlangga

DOI:

https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.19

Kata Kunci:

over the top, perbedaan hukum, Indonesia dan Singapura.

Abstrak

Layanan over the top merupakan bentuk perkembangan teknologi berbasis internet. Indonesia sebagai negara terdampak masih belum mampu mengendalikan dan memanfaatkannya. Di sisi lain, Singapura telah memiliki sistem hukum yang cukup baik. Permasalahannya adalah bagaimana perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Singapura, serta bagaimana aturan hukum yang dapat diterapkan oleh Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis sistem hukum yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pembahasan yang diperoleh adalah perbedaan sistem hukum yang ditinjau dari segi pembatasan konten penyiaran dan sistem penarikan pajak. Bertolak belakang dengan Indonesia, Singapura memiliki pembatasan konten yang lebih spesifik. Sistem penarikan pajak di Indonesia masih mengalami kekosongan hukum, sedangkan Singapura melakukan penarikan pajak melalui sistem kepemilikan lisensi. Perbedaan yang demikian dapat diadopsi oleh Indonesia sebagai dasar pembayaran pajak bagi penyedia layanan OTT.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4893).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6117).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6420).

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top)

Classification Content Code For Over-The-Top, Video-On-Demand And Niche Services.

Setiadi Alim Lim dan Lilik Indrawati, Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi E-Commerce di Indonesia, Jurnal Bisnis Perspektif, Volume 8, Nomor 1, Januari 2016.

Abdul Salam Taba. (2014). Kontroversi Layanan OTT. https://selular.id/2014/12/kontroversi-layanan-ott/, diakses 20 Desember 2020.

Cisco. (2020). VNI Complete Forecast Highlights. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-forecast.html?dtid=osscdc000283, diakses 14 September 2020.

CNN Indonesia. (2019). Singapura Tarik Pajak Layanan Digital Netflix dkk Awal 2020. http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20191231171852-185-461429/singapura-tarik-pajak-layanan-digital-netfix-dkk-awal-2020, diakses 20 September 2020.

DDTC. (2016). Keluar dari Jerat Tax Treaty Override. https://news.ddtc.co.id/keluar-dari-jerat-tax-treaty-override-6456, diakses 05 Januari 2021.

Fahmi Ahmad Burhan. (2020). Kominfo Blokir Aplikasi Boom Live Karena Konten Bidan Bugil. https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f47b262c3bd2/kominfo-blokir-aplikasi-boom-live-karena-konten-bidan-bugil, diakses 10 September 2020.

Hukum Online.Com. (2012). OTT Rugikan Operator Telekomunikasi. (2020). https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f609b640ea25/ott-rugikan-operator-telekomunikasi, diakses 20 Desember 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). RCTI dan Inews Gugat Ketentuan UU Penyiaran ke MK. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1275_22.6.20%2039.PUU-XVIII.2020%20UU%20Penyiaran%20%20I%20ASF.pdf, diakses 9 September 2020.

Rehia Sebayang. (2019). Video Penembakan Selandia Baru Ditonton 4.000 Kali. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190319170329-37-61654/facebook-video-penembakan-selandia-baru-ditonton-4000-kali, diakses 10 September 2020.

Wahyu Budi Santoso. (2020). Tiga Negara yang Sukses Ajukan Aturan Konten Berbasis Internet. https://autotekno.sindonews.com/read/54187/207/tiga-negara-yang-sukses-ajukan-aturan-konten-berbasis-internet-1590926738, diakses 10 September 2020.

Unduhan

Diterbitkan

2021-05-17

Cara Mengutip

Lana Aulia Afiftania, Nanik Mahmudah, & Fauziah Herman Putri. (2021). Diferensiasi Hukum bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia dengan Singapura). Perspektif Hukum, 21(1), 79–98. https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.19

Terbitan

VOLUME 21 ISSUE 1; MEI 2021

Bagian

Technological Issues

Kategori

Lisensi

Hak Cipta (c) 2021 Perspektif Hukum

Creative Commons License

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The copyright of each article is retained by the respective author and publishing rights are granted to the Perspektif Hukum journal. This work is under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. The journals' copyright policy has been revised in Volume 22 Issue 2; November 2022 and the same will be displayed in the full text PDF in the next issues.
 
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
 
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
 
Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
 
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).