Konsep Pengelolaan Kontrak Bilateral yang Proporsional yang Menyeimbangkan Kepentingan Nasional dan Perlindungan untuk Investor Asing di Bidang Pertambangan
DOI:
https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.21Keywords:
Proportionality of Bilateral Contracts; National Interests; Protection for Foreign Investors; Mining.Abstract
Investment policy is the main thing that must prioritize the national interest, not only in the field of new jobs but also must support the domestic eco-sector. In this case the state has an obligation to defend national interests. Specifically in terms of investment by managing contracts or bilateral investment treaty agreements (BIT) based on the Proportionality Principle. This principle is intended to provide justice and certainty for the parties. Bilateral Investment Treaties (BIT) agreements are considered important for the parties, which are related to the agreement. In the Bilateral Investment Treaties Agreement (BIT) are the most preferred clauses of the Nation, the National Treatment and Fair and Equitable Treatment, and the theory of state / government intervention that is considered to be able to balance national interests and protect investors in the mining sector.
Downloads
References
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial), Prendamedia group, Jakarta, 2010.
Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2012.
J, Ryan. Bubb dan Susan Rose-Ackerman, BITs and Bargains: Strategic Aspects of Bilateral and Multilateral Regulation Of Foreign Investment, 27 Int'l Rev. L. & Econ. 291 2007.
Jened, Rahmi, Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment), Kencana, Jakarta, 2016.
Long, Olivier, Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System, Martinus Nijhoff Publishers, 1987
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005.
Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Nuansa Aulia, Bandung 2007.
Situmorang, Johnny W., Menguak Iklim Indonesia Pascakrisis, ESENSI, Jakarta, 2011.
Surmayono, E., Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta,1996.
Warow, Adolf dalam Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, (Jakarta: IndoHill Co.), 2003, h. 81
Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.
Grandnaldo Yohanes Tindangen, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lex Administratum, Vol. IV/No. 2, 2016.
I Gusti Adika Satriawan Ranuh, ‘Penataan Negara terhadap Perjanjian Internasional dan Upaya-upaya Negara terhadap Perjanjian Internasional yang Bertentangan dengan Kepentingan Nasionalnya’ Skripsi Program Sarjana Hukum (Universitas Airlangga 2016).
Muchammad Zaidun, ‘Kebijakan Pengaturan Investasi Di Indonesia Dalam Konteks Globalisasi’ Vol.19 Yuridika, 2004.
Peter Mahmud Marzuki, Batas-batas Kebebasan Berkotnrak, Yuridika, Volume 18 No.3, Mei Tahun 2003.
Reni Windiani, ‘Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi’, 1 Politika: Jurnal Ilmu Politi, 2010.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
Widhayani Dian Pawestri, Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional Berdasarkan Konstitusi Ekonomi Dengan Basic Principle Dalam Bilateral Investmen Treaties, Yuridika: Volume 31 No 1, Januari 2016
Yacob Rihwanto, Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbritase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining), Lex Renaissance, No. 1 VOL. 1 JANUARI 2016: 107 – 125.
Alviatin Mubharika, “Indonesia Kaya Akan Sumberdaya Alam Tetapi Miskin Sumber Daya Manusia”, https://www.kompasiana.com/alviatin/5e74364065eaa102c9437b62/indonesia-kaya-akan-sumber-daya-alam-tetapi-miskin-dalam-sumber-daya-manusia ., diakses pada tanggal 13 Mei 2020
BPLawyer, “Perkembangan Serta Manfaat Investasi Asing Di Indonesia” https://bplawyers.co.id/2017/09/08/perkembangan-manfaat-investasi-asing-di-indonesia/, diakses pada tanggal 16 Mei 2020
Cand Ardiansyah, ”Teori-teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal”, https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/26/teori-teori-hukum-investasi-dan-penanaman-modal/, diakses pada tanggal 19 Mei 2020
Diky Anandya, Prinsip dan Konsep Dasar Perjanjian Internasional, https://www.qureta.com/post/prinsip-dan-konsep-dasar-hukum-perjanjian-internasional, diakses pada tanggal 13 Mei 2020
Fitri Novia Heriani dan Robert Sidauruk, Govt Requests ICSID to Discontinue Churchill Mining, Case, http://en.hukumonline.com/pages/lt53c3903dc8295/govt-requests-icsid-to discontinue-churchill-mining-case, diakses pada 19 Mei 2020.
Giri Hartomo, “Investasi Asing Hanya Rp.95,7 Triliun, Paling Besar di Pertambangan”, https://economy.okezone.com/read/2018/08/14/320/1936322/investasi-asing-hanya-rp95-7-triliun-paling-besar-di-pertambangan, diakses pada tanggal 13 Mei 2020
Pusat Kebijakan Investasi, https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia?type=tips, diakses pada tanggal 18 Mei 2020
Downloads
Published
How to Cite
License
Copyright (c) 2021 Perspektif Hukum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
