Penegakan Hukum terhadap Pesawat Militer Asing yang Diterbangkan dari Kapal Induk saat Melintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

Authors

  • Ahmad Novam Hajaruman Pusat Penerbal TNI AL Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.27

Keywords:

Archipelagic Sea Lane Passage of Indonesia, military aircrafts, aircraft carrier

Abstract

The Archipelagic Sea Lane Passage of Indonesia is a sea lane on Indonesian waters which can be bypassed by foreign ships and aircrafts continuously, expeditiously and rapidly based on United Nation Convention on the Law Of the Sea, 1982 which Indonesia has ratified through Act Number 17 of 1985. As archipelagic state, Indonesian government has stipulated Act Number 6 of 1996 dated August 8, 1996 on Indonesian Waters. It is executed by Government Regulation Number 37 of 2002 on the Rights and Duties of Foreign Ships and Aircrafts Exercising the Right to Cross the Archipelagic Sea Lane Passage of Indonesia. However, there are still many aircrafts, especially foreign military aircrafts that cross the Archipelagic Sea Lane Passage of Indonesia beyond the existing provisions. Based on the issue, how to regulate the foreign military aircrafts as a unit of aircraft carrier to cross the Archipelagic Sea Lane Passage of Indonesia, and how to punish the foreign military aircrafts passing out of the predetermined route of the Archipelagic Sea Lane Passage of Indonesia. This work is the result of normatively legal research with statute approach and using literature study. Based on the existing provisions above, it can be concluded that the foreign military aircraft flown from the aircraft carrier when they pass the Archipelagic Sea Lane Passage of Indonesia is permitted with condition to comply the existing provisions. If they break rules, they will be warned and can be forcely landed according to existing procedures.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209)

Konvesi Chicago 1944 (ICAO)

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Djalal, Hasjim, 1997, Perkembangan Penanganan Masalah Tiga ALKI Melalui Perairan Indonesia, tanpa penerbit, Jakarta.

Hambali, Yasidi, 1994, Hukum dan Politik Kedirgantaraan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Bandung.

Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi Kedua, PT. Alumni, Bandung.

Sefriani, 2010, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suherman, E., 1984, Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Alumni, Bandung.

Prosiding Seminar Sehari Penerbangan TNI Angkatan Laut, Juanda, 2004.

United Nations Convention on the Law of the Sea (Bahasa Inggris dan Indonesia), Pusat Studi Hukum Internasional dan Perjanjian Inter- nasional.

Martin Daw, 2008, Chicago 1944 Vs UNCLOS 1982. Majalah Jalakaca, Editi 10 Pusat Penerbangan TNI AL.

Enroute chart 2006/2008

http://rixco.multiply.com

http://id.wikipedia.org

http://imanprihandono.files.wordpress.com

Downloads

Published

2015-05-03

How to Cite

Ahmad Novam Hajaruman. (2015). Penegakan Hukum terhadap Pesawat Militer Asing yang Diterbangkan dari Kapal Induk saat Melintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Perspektif Hukum, 15(1), 45–67. https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.27

Issue

Section

Articles