Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Laut bagi Penumpang Kapal Laut
DOI:
https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.29Keywords:
assurance, passenger of ship, transporter, indemnity.Abstract
The ship as a means to transport passengers before sailing should legally have been stated in seaworthy condition that must fulfill safety requirements and shipping standards of the ship. The unseaworthy stipulated ship would have undergone ship wreck. Therefore, can the passengers’ ticket be evidence to claim assurance when ship wreck occurs. Furthermore, how accountability of ship owner for the occurred Dumai Express 10 ship wreck is. The research constitutes normatively legal research that uses statute approach. The result shows that the passengers’ ticket can be evidence to claim the assurance. When the ship wreck happens, the passenger has the right to obtain indemnity or compensation the transporters have to pay because of the transporters’ negligence as long as transporting the passengers. There are two reasons for paying indemnity, namely damaging the contract and acting the unlawful deeds. The indemnity for damaging the contract is stipulated from Article 1246 to Article 1252 of Book III of the Civil Code, while the indemnity for unlawful deeds is stipulated in Article 1365 of the Civil Code. Thus, the issue, Dumai Express 10 Ship undergoes, constitutes the compensation for damaging the contract.
Downloads
References
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (LN.RI Tahun 2008, Nomor:64, TLN.RI Nomor : 4849)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, (LN.RI Tahun 1992, Nomor:13, TLN.RI Nomor: 3467)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, (LN.RI Tahun 1964, Nomor:137, TLN.RI Nomor : 2720)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, (LN.RI Tahun 1965, Nonor: 29)
Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut Tentang Peraturan Kewajiban Kapal-Kapal Untuk Memiliki Sertifikat Klasifikasi No.Th.1/17/1, Jakarta, 26 September 1964.
Gultom, Elfrida, 2007, Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hartini, Rahayu, 2007, Hukum Pengang- kutan, Cet.I, UMM, Malang.
Hartono, Sri Rejeki, Asuransi dan Hukum Asuransi Di Indonesia, Semarang IKIP Semarang Press.
-------------------------, 2001, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta.
Ibrahim, Johnny, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005 Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
Muhammad, Abdul Kadir, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Bandung: Citra Aditya Bakti.
-----------------------------, 1999, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
----------------------------, 1990, Pokok- Pokok Hukum Pertanggungan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Purba, Radiks, 1998, Asuransi Angkutan Laut, Cet.I, Jakarta: Rineka Cipta.
Purwahid, Patrick, 1986, Asas Itikad Baik Kepatuhan dalam Perjanjian, UNDIP, Semarang.
R. Setiawan, 1977, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta.
Siregar, Muchtarudin, Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Peng- angkutan, L.P.F.E, Univ.In.
Soedjono, Wiwoho, 1987, Hukum Peng- angkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya, Cet.I, Liberty, Yogyakarta.
Soekardono, 1981, Hukum Dagang Indonesia, Rajawali, Jakarta.
Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Cet.IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.
----------, 1984, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Website
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Perspektif Hukum

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.












