Tinjauan Hukum Putusan Sela dalam Bentuk Schorsing pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Authors

  • Dezonda R Pattipawae Universitas Pattimura Maluku
  • Heillen M. Y. Tita Universitas Pattimura Maluku

DOI:

https://doi.org/10.30649/ph.v17i1.57

Keywords:

Execution, Interlocutory Injunction, Schorsing

Abstract

The postponement of a State Administrative Decision which becomes the object of the dispute may be granted, since there is still a continuous factual action to be taken, namely the appointment of a definitive Regional Secretary, the inauguration or handover of the position of the dismissed Regional Secretary to the appointed Secretary of the Region whose contents as statements (declarations) of submission of all duties, powers and duties. Decree of the Governor of Maluku Number: 125.a Year 2014 dated May 20, 2014 concerning the Transfer of Civil Servants, on behalf of Kapressy Charles, SH. MSi, NIP: 19560911 198603 1 009 from Southwest Maluku District in Tiakur to the Government of Povinsi Maluku in Ambon, so Kapressy Charles, SH. Msi, felt his interest was damaged by the decision issued by the Governor of Maluku as the State Administration Officer. Therefore the concerned filed a lawsuit to the State Administrative Court of Ambon with Case No. 23/G/2014/PTUN.ABN, concerned requested to carry out the postponement of the transfer from the Government of the Southwest Maluku District to the Government of Maluku Province in due to the contradiction of the principles general good governance or prevailing laws and regulations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dani Elpah, 2011, Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, disampaikan pada Pelatihan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, Diklat Kumdil MA RI, Megamendung.

H.L.A. Hart, 2009, Konsep Hukum (The Concept Of Law), Penerjemah M. Khoizin, Bandung: Nusa Media.

Marbun S. F, 2003, Peradilan Hukum Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia, Jogjakarta: UII-Press.

Sjahran Basah, 2002, Perlindungan Hukum terhadap sikap-tindak Administrasi Negara, cetakan II, Bandung: Alumni.

Soemaryo, 2009, Tuntunan Praktek Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Primamedia Pustaka.

Supandi, 2002, Ganti Rugi Akibat Tindakan Pejabat Pemerintah Dalam RUU Administrasi Pemerintahan Dan Prospek Peradilan Tata Usaha Negara, Medan: Sofemdia

Irfan Fachruddin, Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Makalah. Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera, pada tanggal 2 November 2009 di Medan.

Nirahua Salmon Eliazer Marthen, Ahli Hukum Administrasi Negara Dalam Perkara Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota, BAB IV tentang Pemberhentian.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 29 Mei 1991 Nomor : B-47/I/1991 perihal pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada para Pejabat Tinggi Negara, antara lain kepada para Gubernur seluruh Indonesia.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 28 Agustus 2004 Nomor: SE/24/M.PAN/8/2004 Perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penetapan Penundaan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Dalam Perkara Nomor 23/G/2014/PTUN.ABN.

Downloads

Published

2017-05-16

How to Cite

Dezonda R Pattipawae, & Heillen M. Y. Tita. (2017). Tinjauan Hukum Putusan Sela dalam Bentuk Schorsing pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Perspektif Hukum, 17(1), 15–45. https://doi.org/10.30649/ph.v17i1.57

Issue

Section

Constitutional Law

Categories